Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Zulher mengatakan program sertifikasi ini akan dimulai dengan tahapan survei pada Januari hingga Maret 2015.
"Program ini menjadi bukti komitmen pemerintah di pusat dan daerah untuk memastikan produksi sawit petani swadaya memenuhi standar global," katanya, Selasa (27/1).
Salah satu syarat yang harus dipenuhi petani swadaya atau kelompok tani untuk mendapatkan sertifikasi ISPO ini adalah mereka harus menjadi binaan perusahaan perkebunan yang telah mendapatkan seritifikasi ISPO.
Untuk tahap awal, Dirjenbun Kementan bersama Disbun Riau telah menetapkan empat Koperasi Unit Desa (KUD) yang menaungi kelompok petani swadaya.
Keempatnya yaitu KUD Amanah Binaan PT Inti Indosawit Subur, KUD Mulia dan KUD Mulia Amanah binaan PT Sari Lembah Subur, dan KUD Tandan Batuah Binaan PT Kimia Tirta Utama.
"Hasil sertifikasi bagi empat KUD ini akan dijadikan rujukan untuk sertifikasi seluruh kelompok petani swadaya lainnya," katanya.
Anggota tim United Nation Development Program (UNDP) Herma Komara mengatakan pihaknya optimistis proses sertifikasi bagi petani kelapa sawit swadaya di Riau akan berjalan lancar.
"Dukungan kami dalam bentuk pembiayaan sertifikasi ini diharapkan mampu mendorong petani untuk terus menjaga kualitas hasil produksi kelapa sawitnya," katanya.
Menurutnya, petani swadaya sebagai salah satu pelaku di industri kelapa sawit nasional tentu punya peran dan tanggung jawab atas kelangsungan industri itu.
Pihaknya berharap petani swadaya turut serta berpartisipasi aktif selama proses sertifikasi dan tidak lagi memikirkan biaya yang harus dikeluarkan selama proses itu berlangsung.
Adapun menurut data Disbun Riau, saat ini tercatat ada 22 perkebunan kelapa sawit yang telah mengantongi ISPO kategori perusahaan. Sedangkan 41 perusahaan lainnya sudah mendaftar dan proses sertifikasi terus berjalan.
