Biarkan saja minyak sawit Indonesia tidak disenangi AS dan Eropa, tetapi produk turunan hasil dari program hilirisasi pasti disukai dan diterima pasar global. Misalnya, produk turunan kosmetika dan makanan. Tanpa disadari, seperti yang pernah diungkapkan Sekjen Gapki, Togar Sitanggang bahwa kini lebih dari 50% produk makanan AS menggunakan sawit, bahkan Eropa lebih besar lagi, mencapai 60%.

Sebaliknya, program hilirisasi industri agro yang dicanangkan oleh Kementerian Perindustrian diklaim telah mencapai hasil yang cukup baik.  Kementerian Perindustrian berkomitmen menumbuhkan industri pengolahan kelapa sawit dalam negeri.

Hal ini dilakukan sebagai implementasi kebijakan hilirisasi sektor agro yang diharapkan memberikan sumbangan besar bagi perekonomian nasional melalui nilai tambah, ekspor, penyerapan tenaga kerja, kesejahteraan masyarakat, dan kontribusinya terhadap penerimaan negara.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, industri kelapa sawit dari hulu sampai hilir merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat strategis. Saat ini, luas perkebunan kelapa sawit diperkirakan mencapai 11,6 juta hektar, di mana lebih dari 41 persen merupakan kebun rakyat.

Sehingga perkebunan kelapa sawit berperan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di dalam negeri sebanyak 5,7 juta orang, dengan 2,2 juta orang di antaranya adalah petani rakyat skala kecil.

"Secara keseluruhan, diperkirakan berkisar 16–20 juta orang mengandalkan penghidupan dari bisnis kelapa sawit hulu-hilir yang tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia," ungkap Airlangga pada acara Pertemuan Nasional Sawit Indonesia 2017 tersebut.

Merujuk data BPS sampai bulan September 2016, tercatat nilai ekspor produk hilir sawit sebesar US$ 13.3 miliar atau telah melebihi nilai ekspor minyak dan gas bumi. Produk hilir mencapai 54 jenis. Secara rata-rata tahunan, sektor industri kelapa sawit hulu-hilir menyumbang US$ 20 miliar pada devisa negara.

Sementara khusus bagi pendapatan bukan pajak, sektor perkelapasawitan menyumbang Rp12 triliun per tahun, yang dipungut atas ekspornya dalam bentuk dana perkebunan dan bea keluar.
"Dalam jangka menengah, kami memprioritaskan upaya peningkatan investasi industri pengolahan sawit untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah produksi bahan baku yang diharapkan mencapai 40 juta ton CPO pada tahun 2020," kata Airlangga.

Selanjutnya, dalam jangka panjang, Kemenperin mendorong pertumbuhan industri pengolahan sawit terutama yang membawa teknologi canggih dan terkini untuk menghasilkan aneka produk hilir seperti super edible oil, golden nutrition, bio plastic, bio surfactant, hingga green fuel.

Menurut dia, untuk memacu hilirisasi industri kelapa sawit, pemerintah menggunakan instrumen kebijakan fiskal melalui pengenaan tarif bea keluar secara progresif sejak tahun 2011, disusul dengan kebijakan penghimpunan dana perkebunan pada tahun 2015.

"Kedua instrumen fiskal ini bersinergi untuk menjamin pasokan bahan baku bagi industri domestik, menciptakan permintaan minyak sawit di dalam negeri, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif," paparnya.

Dengan penerapan kebijakan tersebut, sejak tahun 2013, telah terjadi pergeseran rasio ekspor yang semula 70 persen produk hulu dan 30 persen produk hilir, menjadi 30 persen produk hulu dan 70 persen produk hilir.

Diharapkan, pasar ekspor minyak sawit Indonesia terus meningkat dengan negara-negara tujuan utama seperti India, Tiongkok, Pakistan, dan negara-negara Timur Tengah.

Sektor hulu juga berkepentingan pada peningkatan produktivitas petani rakyat sebagai pemasok bahan baku industri yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan dapat dilacak. Salah satunya melalui riset terapan dalam kebijakan pengembangan teknologi.

"Ahli kelapa sawit dari Indonesia dianggap lebih hebat dari ahli Inggris atau Amerika. Sebagai produsen terbesar di industri kelapa sawit, sudah seharusnya Indonesia menghasilkan peneliti-peneliti yang hebat di sektor kelapa sawit," katanya lagi.

Selanjutnya, kata Airlangga, kegiatan riset dan pengembangan teknologi industri hilir minyak sawit juga harus menjadi lokomotif penciptaan nilai tambah produk dalam negeri yang inovatif, kreatif, dan dinamis mengikuti tren ke depan.

Oleh karena itu, program penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perkelapasawitan harus pula dijalankan, khususnya pendidikan vokasi untuk membentuk SDM industri yang kompeten.

"Kami meyakini bahwa pelaksanaan program BLU BPDP Kelapa Sawit ini dapat turut mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat, yang juga menjadi tujuan bersama dalam pembangunan ekonomi bangsa. Hal ini sejalan dengan agenda utama Presiden Joko Widodo pada tahun ini," kata Airlangga. ***