“Daerah terpencil atau remote area mulai terbangun dari perkebunan. Sebab yang dapat membangun infrastruktur, komunitas sosial dan ekonomi baru berasal dari pengembangan tanaman perkebunan,” katanya.

Dia menambahkan, perkebunan juga menjadi sumber perekat bangsa karena mendekatkan anggota masyarakat yang hidup di wilayah jauh dari perkotaan maupun pedesaan.

Hanya memang diakui Musdhalifah bahwa kendala utama dalam pengembangan perkebunan adalah keterbatasan lahan. Dari total luas daratan yang dimiliki Indonesia 189 juta hektar (ha) yang dimanfaatkan baru 33% atau 64 juta ha.

"Dari luas tersebut dimanfaatkan untuk 8 komoditas utama perkebunan seluas 20 juta ha, dengan 21 juta rakyat Indonesia terlibat di dalamnya," katanya.

Mukti Sardjono, Staf Ahli Menteri Pertanian, menyebutkan bahwa tantangan terbesar sektor perkebunan bagaimana memperkuat aspek keberlanjutan (sustainability). Dalam kerangka sustainability tidak hanya berpikir kelapa sawit karena ada komoditi lain yang sudah punya standar bagus.

“Ada kopi, kakao dan komoditas lain sudah saatnya kita merekatkan dan menguatkan standar komoditas perkebunan Indonesia. Regulasi dan undang-undang kita sejatinya mendukung pembangunan berkelanjutan,” katanya.

Menurut Mukti, perkebunan telah membuktikan peran dan sumbangsihnya bagi perekonomian Indonesia, khususnya pengurangan kemiskinan. Namun, program peningkatan produktivitas dan daya saing merupakan keniscayaan.

"Jika tidak, Indonesia akan berat menghadapi persaingan global," tandasnya. Dalam peningkatan produktivitas tentu terkandung strategi dan mekanisme agar pengelolaan perkebunan semakin efektif dan efisien, sehingga daya saing ikut terdongkrak.

Meski persaingan dunia di masa mendatang semakin ketat dan dinamis, pihaknya optimis bahwa tantangan tersebut dapat dilalui dengan baik. Terutama, sepanjang terjalin kerja sama yang erat antara perusahaan skala besar dan perkebunan rakyat.

"Karena itu, pentingnya peningkatan produktivitas perkebunan harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan perusahaan skala besar maupun perkebunan rakyat," katanya.

Mukti menambahkan, perkebunan menghasilkan devisa hampir Rp 400 triliun atau hampir 20% dari nilai APBN tahun 2017. Meski demikian dia mengingatkan akan sejarah kelam industri perkebunan Indonesia. Seperti pernah dialami oleh rempah-rempah, kina, tembakau, kelapa, gula dan beberapa komoditas lainnya.

"Rempah misalnya, dahulu pernah berjaya, sehingga mengundang bangsa Eropa untuk menjajah Indonesia demi mendapatkan monopoli perdagangan rempah-rempah tersebut," kata Mukti.

Kini rempah-rempah mengalam kemunduran, karena kurangnya perhatian kita semua. Demikan pula dengan gula, saat zaman keemasan, Indonesia adalah eksportir gula terbesar kedua setelah Kuba. Namun kini telah terbalik menjadi salah satu importir gula terbesar di dunia.

Kata Mukti, di antara semua komoditas yang ada, Indonesia tinggal berjaya di komoditas kelapa sawit. Bahkan Indonesia menjadi produsen terbesar di dunia dengan produksi lebih dari 30 juta ton. Dari segi segi pendapatan negara, devisa ekspor yang dihasilkan dari produk kelapa sawit  mencapai US$ 19,56 miliar atau sekitar Rp 250 triliun atau lebih dari 10% APBN Indonesia.

Hingga saat ini, lanjut Mukti, Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia dan bersama-sama dengan Malaysia saat ini menguasai sekitar 85% produksi minyak kelapa sawit dunia.

Kebutuhan minyak nabati dunia saat ini lebih dari 50% bersumber dari minyak kelapa sawit. Selebihnya, berasal dari minyak rapeseed, bunga matahari, kedelai, minyak kelapa, kacang tanah, bunga matahari dan minyak biji kapas.

Peranan perkebunan kelapa sawit yang luasannya saat ini lebih dari 10 juta ha, sekitar 41% diusahakan oleh perkebunan rakyat. Pengusahaan kelapa sawit saat ini menyerap lebih dari 4,5 juta tenaga kerja dii sektor on farm. Penyerapan tenaga kerja ini akan lebih besar lagi kalau termasuk tenaga kerja di sektor off farm dan jasa pada agribisnis kelapa sawit.

Namun jika tidak waspada, tidak menutup kemungkinan sawit pun akan mengalami masa suram seperti komoditas yang lain.

Achmad Mangga Barani, Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB) meminta pemerintah untuk memperkuat instrumen kelembagaan sektor perkebunan di daerah. Dari 33 provinsi di Indonesia, hanya ada 15 provinsi yang mempunyai Dinas Perkebunan.

“Dari ratusan kabupaten, berapa jumlah dinas perkebunan di kabupaten. Kita bicara ingin memperkuat perkebunan. Tetapi bagaimana memperkuat instrumennya, tidak ada yang urus itu,” kata Mangga Barani mengingatkan.

Untuk itu, Mangga Barani berharap alumni Instiper atau IPB untuk menjadi kepala dinas perkebunan. Sebab, menurutnya, banyak daerah yang kurang mengerti soal kapasitas SDM perkebunan, bahkan sekarang pejabat dinas perkebunan berasal dari Departemen non Pertanian.

"Nah ini yang saya maksudkan. Kita harus membangun SDM. Ini yang menurut saya pemerintah harus melihat kembali, pemerintah daerah termasuk di dalamnya, kalau merasa penting perkebunan. Tanpa SDM yang kuat, saya kira semua ini tidak ada gunanya kita berseminar," katanya lagi mengingatkan.

Mangga Barani juga melihat pentingnya menghargai perkebunan, apalagi tahun depan adalah tahun politik. Apakah sudah merdeka sawit di negeri sendiri. Kalau sudah, kenapa sawit masih sulit berkembang. Apalagi, hingga saat ini, tidak banyak peraturan yang mendukung perkembangannya, bahkan lebih banyak yang menghambatnya.

"Itu yang saya maksudkan, mari kita lihat. Berbagai regulasi yang ada dan terus bertambah seperti soal pengurangan atau pembatasan areal. Dugaan saya ke depan kalau pemerintah tidak berempati maka sawit itu akan hilang secara sistematis, seperti komoditas kina dan yang lainnya," tegasnya. ***SH ( Sumber: http://majalahhortus.com )