Acara tersebut dihadiri pihak pemerintah dan kelompok masyarakat madani dan pihak swasta, seperti Cargill, Nestle, Mayora, PT PP London Sumatra Tbk, dan BT Cocoa.  Selain itu, juga hadir dalam pertemuan itu Direktur Eksekutif International Pepper Community (IPC) dan Asian Pacific Coconut Community (APCC).

Menurut Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemenlu Febrian A. Ruddyard, kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kerja sama antara Indonesia dan ICCO untuk mencari langkah revitalisasi industri kakao.

“Selain itu, kita juga telah membicarakan mengenai proyek kerja sama penanganan hama kakao. Kita harapkan manfaat dari proyek ini akan langsung dirasakan oleh petani skala kecil,” ujarnya.

Kakao merupakan komoditi pertanian yang memiliki nilai strategis bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan karakteristik unik dari komoditas ini. Berbeda dengan komoditas pertanian lainnya, produksi nasional kakao secara mayoritas diproduksi oleh petani skala kecil.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Pertanian, 97 persen dari total produksi nasional kakao berasal dari petani skala kecil yang berjumlah 1,7 juta orang.

Indonesia tercatat merupakan penghasil kakao terbesar di Asia dan ketiga terbesar di dunia
setelah Pantai Gading dan Ghana. Di tahun 2017, Kementerian Pertanian mencatat produksi kakao Indonesia berada pada angka 650 ribu ton.

Namun industri kakao saat ini sedang dihadapi oleh tantangan internal maupun eksternal yang membuat sektor ini dalam keadaan terpuruk. Di pasar internasional, komoditas kakao sedang mengalami penurunan harga yang cukup tajam.

Tercatat di tahun 2017, harga kakao mengalami penurunan harga sebesar 52 persen jika dibandingkan dengan harga kakao tahun sebelumnya. Pada bulan Maret 2016, harga kakao di pasar internasional tercatat US$ 2.700 per ton dan memasuki bulan Mei 2017, harga kakao turun tajam ke level US$ 1.700 per ton.

Selain penurunan harga kakao di pasar internasional, industri kakao juga terancam oleh serangan hama, penuaan tanaman cokelat yang membutuhkan peremajaan, rendahnya akses petani skala kecil terhadap pinjaman modal, maupun pengetahuan petani terhadap pemasaran produk. Merespon tantangan ini, Pemerintah Indonesia tengah berupaya untuk merevitalisasi industri kakao nasional.

Direktur Jenderal Perkebunan yang diwakili oleh Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Dedi Junaidi, menyampaikan perkembangan kakao di Indonesia sebagai negara penghasil kakao terbesar ketiga di dunia.

Namun demikian kakao di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang produksinya cenderung menurun akibat adanya serangan hama dan penyakit dan tanaman tua yang sudah tidak produktif lagi dan masalah lain terkait pasca panen dan pemasaran.

Perlu diketahui, ICCO yang berdiri sejak tahun 1973 dan berkedudukan di Abidjan, memiliki visi untuk meningkatkan fungsi ekonomi kakao dunia melalui kebijakan dan kegiatan koordinasi di antara semua anggota ICCO yang terdiri dari 51 negara bekerjasama dengan pihak swasta.

Mandat dari organisasi kakao internasional ini adalah untuk mendukung perenomian kakao dunia yang berkelanjutan melalui berbagai aspek antara lain produksi, perdagangan, prosesing dan konsumsi kakao.

Direktur Eksekutif ICCO, Jean-Marc Anga mengungkapkan, kebijakan revitalisasi industri kakao Indonesia dapat disandarkan beberapa utama yakni promosi konsumsi kakao, diversifikasi, serta pemrosesan kakao di negara asal untuk meningkatkan nilai tambah.

“Adapun, penyusunan Rencana Kakao Nasional berdasarkan pengetahuan tentang sumber daya kakao setempat,” ujarnya.

Anga menjelaskan, kebijakan revitalisasi industri kakao Indonesia dapat disandarkan pada empat langkah utama, yang terdiri dari promosi konsumsi kakao, diversifikasi, pemrosesan kakao di negara asal guna meningkatkan added-value produk, dan penyusunan Rencana Kakao Nasional berdasarkan pengetahuan tentang sumber daya kakao setempat.

Dalam pertemuan tersebut Anga juga menyampaikan undangan kepada Pemerintah Indonesia untuk hadir dalam World Cocoa Conference yang akan diselenggarakan pada tanggal 22-25 April 2018 di Berlin, Jerman.

Anga mengharapkan keterwakilan Indonesia pada level tinggi selaku salah satu pemain besar di industri kakao. “Kami sungguh-sungguh berharap agar Indonesia, selaku salah satu negara produsen kakao terbesar dapat hadir pada konferensi mendatang. Hal ini tentu akan memberikan sinyal positif kepada negara produsen maupun konsumen kakao untuk bersama-sama merevitalisasi industri kakao secara global," pungkas Anga.

Tarif BK Flat 15%
Menanggapi usulan dari industri pengolahan kakao melalui Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian akan mempertimbangkan perubahan tarif bea keluar (BK) biji kakao tetap (flat) sebesar 15 persen, dari semula tarif progresif 0-15 persen bergantung harga biji kakao dunia.
Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Panggah Susanto mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berjanji mempertimbangkan usulan tersebut. Alasannya, tentu untuk meningkatkan rasa keadilan.

Ia menceritakan, selama ini ekspor biji kakao sama sekali tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen. Namun, biji kakao yang dibeli oleh industri dalam negeri justru dikenakan PPN, di mana hal itu dianggap kurang adil.

“Pak Menko Perekonomian bilang ada benarnya (usulan tarif bea keluar), karena tidak jarang juga biji kakao ini dibawa ke luar negeri,” ungkap Panggah.

Jika kebijakan ini dibiarkan terus, tentu ini bisa mengancam suplai bahan baku biji kakao ke industri pengolahan cokelat dalam negeri. Apalagi, kakao merupakan salah satu sektor industri yang ditawarkan ke Kemenko Perekonomian sebagai industri agro prioritas.

Ia juga mengatakan, Kemenperin telah mengirim surat resmi kepada Kementerian Keuangan terkait pengenaan bea keluar ini. Ia berharap, Kemenperin dan Kemenkeu bisa duduk bersama dalam rapat berikutnya.

“Tentu kami juga ingin agar bahan baku kakao ini juga bisa dimanfaatkan oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM), utamanya industri antara (intermediate),” lanjut Panggah.

Saat ini, pajak ekspor yang diterapkan terhadap komoditi tersebut bersifat progresif sekitar 0-15 persen tergantung harga biji kakao dunia. Dengan demikian, jika harganya rendah, maka kakao bisa tidak dikenakan bea keluar.

“Kami juga berharap, tarif flat dapat menjaga keseimbangan antara pajak yang dikenakan atas transaksi lokal maupun ekspor,” papar dia.

Data Kementerian Perdagangan mencatat, ekspor kakao dan cokelat antara Januari hingga Agustus 2017 tercatat di angka US$742 juta. Angka ini menurun 4,85 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yakni US$778 juta.  ***  SH