Dalam sebuah rapat koordinasi mengenai peremajaan kebun sawit rakyat yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, di Jakarta, baru-baru ini, terungkap hasil yang cukup mengejutkan sekaligus menggembirakan. Pemerintah akan meremajakan 185.000 hektar (ha) kebun sawit rakyat sepanjang 2018.

"Setahun targetnya 185 ribu hektar, dengan target 11-20 ribu hektar lahan sawit tiap kali launching," ujar Darmin.

Darmin menjelaskan, peremajaan kebun sawit rakyat akan dimulai dari Provinsi Riau pada Februari nanti. Saat ini, lahan sawit di Riau yang masuk program peremajaan tersebut sekitar 12.000 ha. Diharapkan, jumlah luasannya akan ditingkatkan lagi.

Menurut dia, program peremajaan lahan sawit untuk meningkatkan produktivitas yang sudah ada. Pasalnya dari 4,7 juta hektar kebun kelapa sawit rakyat, sekitar 2,7 juta hektar perlu diremajakan.

Produktivitas kebun sawit rakyat, saat ini rata-rata produksi CPO-nya hanya 2-3 ton per hektar, padahal untuk rata-rata secara nasional produksinya telah mencapai 4,1 ton per hektar. Sementara untuk perkebunan besar swasta ada yang sudah mampu menghasilkan 9,1 ton CPO per haktar.

"Kalau kondisi ini dibiarkan terus-menerus maka perkebunan rakyat tak akan mampu mencapai rata-rata nasional," katanya.

Menurut Darmin, salah satu penyebab rendahnya produktivitas tanaman kelapa sawit rakyat tersebut yakni masih tingginya penggunaan benih palsu atau tidak berkualitas. "Dari berbagai penelitian diketahui masyarakat tidak berminat menggunakan benih bermutu karena harga dinilai terlalu mahal. Mereka lebih memilih benih yang murah harganya meskipun mutunya rendah," ucap Menko.

Oleh karena itu, lanjut dia, melalui program peremajaan atau replanting diharapkan dapat membantu petani mendapatkan benih kelapa sawit yang berkualitas. "Program peremajaan sawit rakyat ini sangat penting. Pemerintah ingin membantu rakyat meningkatkan produktivitasnya dan bukan mempersulit rakyat,"  tegasnya.  

Darmin sendiri mengakui, masih ada kendala dalam melakukan peremajaan kebun sawit rakyat, di antaranya adalah masalah legalitas lahan dan pendanaan. Utuk itu, pemerintah akan membantu penyelesaiannya.

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang menambahkan bahwa tahun 2018 pemerintah telah menyiapkan dana sekitar Rp 5 triliun yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit untuk peremajaan lahan kelapa sawit rakyat seluas  185.000 hektar.

"Tahun ini ada sekitar Rp 5 triliun dana untuk bantu kelapa sawit rakyat. Ada 185.000 hektar. Terutama untuk rakyat ya karena selama ini kan kelola lahan yang tidak produktif ya," ungkap Bambang.

Dijelaskannya,  dana sebesar Rp 5 triliun bukan berasal dari APBN tetapi dari hasil penghimpunan dana kelapa sawit sebagai implementasi UU Perkebunan No 39/2014. Bambang pun mengatakan bahwa dana tersebut akan mulai ditransfer ke rekening petani mulai Januari 2018.

Nantinya, dana yang dikirimkan akan sebesar Rp 25 juta per satu hektar dan sudah termasuk benih, sarana produksi dan sewa alat berat. "Itu betul-betul ditransfer ke rekening petani Rp 25 juta satu hektar. Untuk benih, sarana produksi dan sewa alat berat. Mulai Januari 2018," katanya.

Dengan begitu, Bambang berharap penghasilan para petani kelapa sawit bisa meningkat hingga 10 kali lipat. "Jadi dengan penghasilan sawit rakyat itu paling satu-dua ton kalau bisa kita tingkatkan sampai 8-10 ton. Jadi bisa kita tingkatkan 8, 9, 10 kali lipat," tandasnya.

Bambang menjelaskan, dana Rp 5 Triliun tersebut akan disalurkan untuk peremajaan kebun sawit rakyat di 75 kabupaten yang masuk dalam 20 provinsi prioritas utama. " Sebesar Rp25 juta per hektar untuk 75 kabupaten. Satu petani tidak boleh lebih dari 4 hektar tapi mungkin untuk 2018 ini cukup satu dua hektar dululah per petani. Nanti tahun depan lagi target totalnya itu maksimum 4 hektar," urainya.

Adapun sisa dana sebesar Rp375 miliar akan dialokasikan untuk mempersiapkan petani agar bisa melakukan replanting atau peremajaan dan jika masih bersisa, dana bisa digunakan untuk menambah luas lahan perkebunan sawit rakyat yang akan diremajakan.

Bambang mengatakan hal ini juga dilakukan pada program replanting perkebunan sawit rakyat tahun lalu di mana target awal adalah 20.000 ha dan realisasi akhirnya mencapai 20.780 hektar.

"Ada fasilitas untuk mempersiapkan petani supaya dia bisa siap replanting. Ada kegiatan kegiatan lain untuk fasilitasi itu. Kelebihannya bisa saja nggak pas betul 185.000 ribu bisa ditambah," jelasnya.

Kendati telah menetapkan 20 provinsi sebagai wilayah prioritas penyaluran dana sawit untuk perkebunan rakyat, kesempatan juga terbuka untuk provinsi sawit lain selama pemerintah daerahnya siap.

"Jadi, ini rencana kita tapi kalau ada daerah tertentu lebih siap duluan dibanding daerah lain, itu akan kita berikan porsi lebih besar. Walaupun ini targetnya, silahkan berpacu masing masing daerah," kata Bambang lagi.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengakui, mayoritas perkebunan sawit rakyat atau plasa di Indonesia mengalami penurunan produktivitas lantaran telah berusia di atas 30 tahun sehingga peremajaan sawit mutlak diperlukan.

Namun, paparnya, yang menjadi persoalan peremajaan kelapa sawit untuk perkebunan rakyat adalah  ada tidaknya ketersediaan bibit yang baik sehingga produksi kelapa sawit pasca peremajaan mampu ditingkatkan.

“Kalau bibit bermasalah semua hasilnya bermasalah. Misalkan ada yang mengambil bibit di bawah pohon langsung ditanam,” ujarnya.

Amran melanjutkan, berdasarkan data Kementerian Pertanian, saat ini rata-rata produksi sawit pada perkebunan plasma mencapai 2-3 juta ton per hektar, sementara produksi sawit rata-rata secara nasional mencapai 4,1 juta ton dan ada perkebunan berbasis korporasi yang mampu menghasilkan 9,1 juta ton per hektar.

Karena itu, lanjut Amran, jika seluruh perkebunan plasma melakukan peremajaan kembali tanaman kelapa sawit, maka produksi CPO nasional bisa terkerek naik dari rata-rata 32 juta ton per tahun menjadi 50-60 juta ton setiap tahun.

Berdasarkan data pemerintah, luas perkebunan kelapa sawit secara nasional mencapai 11,9 juta hektar. Setidaknya 4,6 juta hektar atau 41% dari 11,9 juta hektar lahan tersebut merupakan perkebunan kelapa sawit rakyat dan dikelola oleh 2,5 juta keluarga.

Berbagai persoalan yang melingkupi perkebunan plasma sejauh ini meliputi produktivitas yang menurun akibat pohon kelapa sawit telah berusia lebih dari 25 tahun, bibit yang tidak berkualitas, serta pengelolaan kebun yang tidak memenuhi standar. *** SH, AP, HB, NM