Hal tersebut diungkapkan Sekjen Apkasindo Asmar Arsjad dalam diskusi bertema "Sawit Indonesia Dalam Ancaman" di Jakarta, baru-baru ini menanggapi upaya Parlemen Eropa dalam voting pada 18 Januari 2018, yang menyetujui proposal UU Energi Terbarukan yang di dalamnya termasuk melarang penggunaan minyak sawit untuk biodiesel mulai tahun 2021.

Proposal tersebut menunggu persetujuan dari pihak eksekutif Komisi Eropa dan pemerintah negara-negara anggota Uni Eropa agar bisa diaplikasikan di seluruh negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa.

Asmar Arsjad berusaha memperjuangkan nasib petani sawit Indonesia, dengan mendatangi Duta Besar Uni Eropa, agar proposal itu ditolak.

"Pelarangan minyak sawit untuk biodiesel di Eropa sama dengan kejahatan sistematis untuk membunuh 5,3 juta petani Indonesia yang hidupnya tergantung dari kelapa sawit. Karena itulah,  kami minta Uni Eropa untuk menghentikan upaya pelarangan penggunaan minyak sawit untuk biodiesel serta mengimbau masyarakat Indonesia dan mendorong pemerintah untuk memboikot produk-produk Eropa," katanya menandaskan.

Proposal larangan minyak sawit untuk biodiesel di Eropa tersebut, lanjutnya, akan memukul Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia dan para petani sawit Indonesia akan terkena dampak sangat serius.

Upaya Parlemen Eropa melarang penggunaan biodiesel berbasis minyak kelapa sawit lagi-lagi dilatarbelakangi isu sustainability dan deforestasi di perkebunan sawit di Indonesia, yang pernah dilontarkan pada April 2017 yang lalu.

Padahal, menurut dia, kenyataannya Pemerintah Indonesia bersama Apkasindo sudah memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi di masa lalu sehingga tidak pantas dihukum atas isu-isu yang tidak bertanggung jawab.

Kelapa sawit yang merupakan komoditi utama perkebunan telah menjadi motor pengentasan kemiskinan dan pendorong pembangunan pedesaan.

Menurut Asmar, prestasi pemerintah Indonesia bersama dengan petani sawit dalam mencegah kebakaran hutan dan mengedepankan tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan sudah semestinya dihargai dan dipercayai oleh dunia.

Dia menyatakan pelatihan-pelatihan good agricultural practices yang mendorong praktik berkelanjutan yang mampu meningkatkan produktivitas telah dilakukan secara massif.
Dengan peningkatan produktivitas ini, tambahnya, para petani cenderung menghindari perluasan lahan sawit. Padahal, dunia juga mengakui bahwa kelapa sawit merupakan tanaman paling layak memenuhi permintaan global minyak nabati tanpa memerlukan lahan besar.
Untuk menghasilkan 1 ton minyak nabati, kelapa sawit membutuhkan areal seperempat (0,25 hektar) dibandingkan dengan kedelai maupun rapeseed yang membutuhkan areal yang lebih luas 1-1,5 hektar.

"Maka, rencana pembatasan sawit sebagai biodiesel oleh Parlemen Uni Eropa adalah kejahatan serius bagi petani kelapa sawit Indonesia," tukasnya.

Pemerintah Indonesia juga sedang dalam proses perbaikan terus menerus dalam hal manajemen perkebunan sawit yang semakin baik. Saat ini sudah terdapat ISPO (Indonesian Sustainability Palm Oil) yang menjadi kewajiban untuk dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan kelapa sawit.

ISPO ini juga menjadi indikator penting bagi pemerintah Indonesia untuk memonitor keberimbangan faktor lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat petani.

Arsjad juga menekankan bahwa tudingan deforestasi di sektor perkebunan sawit itu juga tidak menghargai pemerintah Indonesia, karena perkebunan sawit kebanyakan ditanam di areal penggunan lain yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau lahan-lahan terlantar. Kelapa sawit bukan ditanam di areal konservasi.

"Mengapa Eropa tidak peduli dengan fakta ini, Eropa lebih suka menuding sawit penyebab deforetasi tanpa melihat kenyataan yang ada di lapangan," tegasnya.

Berangkat dari kenyataan itulah, Asmar menyatakan, “Kami meminta Uni Eropa untuk menghentikan upaya pelarangan penggunaan minyak sawit untuk biodiesel serta mengimbau masyarakat Indonesia dan mendorong pemerintah untuk memboikot produk-produk Eropa.”

Diplomasi Dagang
Menanggapi rencana penghapusan pemakaian biodiesel asal sawit di Eropa tersebut, Presiden Direktur PT Astra Agro Lestari Internasional (AALI) Santosa menyatakan, pemerintah harus meningkatkan diplomasi dagang untuk mengatasi dampak kampanye hitam kelapa sawit Indonesia, terutama yang datang dari negara-negara di Eropa.

"Hanya negosiasi dagang baik secara global maupun unilateral yang merupakan jalan keluar paling efektif dan beradab dalam mencegah dampak kampanye hitam sawit Indonesia dalam perdagangan minyak sawit ke depan," tuturnya.

Santosa yang memimpin AAL sejak April 2017 itu mengaku bangga, karena para pejabat tinggi negara mulai dari Presiden Joko Widodo, Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan sejumlah legislator telah "satu suara" positif saat berbicara mengenai kelapa sawit.

"Bahkan Menteri Luar Negeri sendiri turut angkat bicara - yang sangat positif - tentang sawit Indonesia. Ini suatu hal yang luar biasa bagi kami, para pelaku bisnis sawit, dan berharap suara-suara positif tersebut ditindaklanjuti dengan aksi-aksi diplomasi intensif untuk melindungi eksistensi sawit Indonesia di pasar global," paparnya.

Menurut Santosa, negosiasi dagang ke Eropa memiliki peluang keberhasilan yang cukup besar karena pertama, potensi pasar minyak sawit di sana kecil sekali, hanya sekitar 2 juta ton per tahun. Angka tersebut jauh di bawah kapasitas produksi yang dimiliki Indonesia dan Malaysia yang mencapai sekitar 54 juta ton.

"Sebetulnya kita tak perlu terlalu khawatir kehilangan pasar minyak sawit di Eropa karena volume pasar di sana hanya 2 juta ton. Nothing lah sebenarnya, hanya kita antisipasi dari sisi politisnya," katanya lagi.

Selain itu, katanya, bagi negara-negara Eropa, Indonesia adalah pasar yang sangat besar. Karena itu para menteri harus terus mengupayakan negosiasi dagang yang berimbang dengan negara-negara tersebut.

Pemerintah, lanjut dia, harus lebih intensif memperjuangkan keberlanjutan dominasi Indonesia dalam pasar sawit dunia. Ini lantaran sawit merupakan salah satu dari dua komoditi asli Indonesia yang paling kuat daya saingnya di pasar global bersama batubara.

"Mana sih produk asli bumi Indonesia yang paling kuat dominasi dan daya saingnya di pasar global selain sawit dan batubara?" ujarnya mempertanyakan.

Terkait maraknya aksi-aksi demo di Malaysia yang menentang berbagai kebijakan Parlemen Eropa yang anti terhadap pengembangan sawit di Malaysia, Santosa mengatakan bahwa Indonesia tidak perlu melakukan hal serupa. Ia menilai, aksi demo tidak akan memberikan dampak.

"Kalau pun kita demo kedutaannya di Jakarta, mereka juga tidak akan dapat berbuat banyak untuk mempengaruhi kebijakan negaranya soal sawit tersebut," katanya mengingatkan.

Menurutnya, potensi lain yang dapat digerakkan untuk melawan kampanye negatif mengenai perkelapasawitan Indonesia adalah media massa, yang diharapkan lebih banyak memberitakan hal-hal yang positif mengenai industri perkelapasawitan.

"Teman-teman silahkan menghantam aspek budidaya kelapa sawit bila ada hal hal-hal yang tidak benar dalam praktik budidaya, tetapi jangan hantam industrinya," pintanya.

Pemerintah Harus Proaktif
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendesak pemerintah Indonesia lebih proaktif untuk menangkis rencana Uni Eropa untuk melarang penggunaan minyak sawit sebagai bahan dasar biodiesel.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengemukakan crude palm oil (CPO) merupakan komoditas andalan ekspor Indonesia.
“Ini [untuk kepentingan nasinal. Total ekspor Indonesia per tahun US$150 miliar, di antaranya merupakan ekspor CPO sebesar US$23 miliar,” kata Joko.

Joko mengatakan neraca perdagangan Indonesia tahun 2017 mencatatkan surplus U$11 miliar. Kinerja positif tersebut salah satunya ditopang dengan ekspor sawit. Dengan nilai ekspor CPO sebesar US$23 miliar, ujarnya, maka sudah sepantasnya pemerintah menjaga kinerja ekspor minyak sawit mentah ke dunia.

Apalagi Indonesia bersama dengan Malaysia,  kata  dia sebagaimana disitir dari Bisnis Indonesia, merupakan dua negara yang paling besar menghasilkan CPO di dunia.

Seperti diketahui, Parlemen Uni Eropa bahkan melakukan jajak pendapat (voting) untuk mengambil keputusan rencana menghapus penggunaan energi terbarukan dari minyak sawit mentah) pada 2021.

Dalam pemungutan suara proposal petunjuk Parlemen Eropa dan dewan tentang promosi penggunaan energi dari sumber terbarukan pada 17 Januari 2017 terdapat 492 suara mendukung, 88 menolak, 107 abstain dan 64 lainnya tidak memilih atau tidak hadir.

Sidang Pleno Parlemen Eropa telah mensahkan resolusi penghapusan minyak kelapa sawit sebagai energi terbarukan untuk kawasan itu melalui pengumpulan suara. Meski begitu, hasil tersebut belum menjadi keputusan final Uni Eropa.

Hasil jajak pendapat tersebut akan menjadi bahan dasar Parlemen Eropa dalam putaran negosiasi segitiga dengan Komisi Eropa dan Dewan Eropa yang akan dilakukan satu sampai dua bulan.

UE berencana untuk mengapus biofuel dan berbahan kelapa sawit masing-masing pada 2030 dan 2021. Langkah itu mendapat respons keras yang dilayangkan oleh Pemerintah Indonesia.

Pemerintah menolak hasil laporan Parlemen Eropa dan menganggap rencana kebijakan tersebut sebagai diskriminasi. Keputusan itu juga dinilai bertentangan dengan prinsip fair and free trade dan menjurus pada crop apartheid. Apalagi usulan penghapusan CPO dalam energi terbarukan lebih awal hampir satu dekade dibanding biofuel.

Penghapusan tersebut dinilai berpotensi menurunkan nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa. Padahal minyak sawit mentah menjadi salah satu komoditas ekspor utama Indonesia seilai US$2,5 miliar pada 2017.

Tren ekspor CPO Indonesia ke UE telah mengalami penurunan volume hingga 4% selama periode 2013 – 2016. Namun nilai ekspor terus menunjukkan peningkatan dari US$1,8 miliar (Januari – September 2016) menjadi US$2,7 miliar secara year to year (yoy). Selain itu ekspor biodiesel Indonesia tercatat sebesar US$19,3 juta pada Januari – September 2016 naik US$20,2 juta secara yoy.  *** AP, SH, NM, HB