Petani sawit meminta kegiatan peremajaan (replanting) sawit rakyat dapat dipercepat. Pasalnya waktu yang tersisa sangat mepet untuk mencapai target peremajaan sawit rakyat sebesar 185 ribu hektar pada tahun ini.
“Petani yang menghadiri seminar sawit IOPC sangat khawatir dan terkejut melihat paparan yang menampilkan data realisasi replanting kebun sawit dengan dukungan dana BPDP-KS yang masih rendah,” kata Rino Afrino, Wasekjen Apkasindo.
Rino Afrino, mengatakan petani di seluruh Indonesia merasa khawatir karena sebentar lagi akan memasuki bulan Agustus 2018.”Praktis hanya tersisa 5 bulan lagi untuk mencapai target tersebut di tahun 2018 ini.”
Itu pula sebabnya, bisa dipahami bila akhirnya organisasi yang mewadahi petani sawit di Indonesia tersebut, menyampaikan kekhawatiran tersebut ke Menko Perekonomian Darmin Nasution, pekan pertama Agustus 2018 lalu.
Rupanya Menteri Darmin pun setuju jika program PSR bisa dipercepat sehingga bisa mencakup 20 ribu hektar setiap bulan. “Mestinya bisa 20 ribu hektar per bulan secara bergiliran tiap provinsi,” kata Darmin saat menerima perwakilan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apkasindo di kantornya tersebut.
Harapan Darmin sejalan dengan usulan Apkasindo yang menginginkan adanya percepatan program PSR. Darmin berpendapat, filosofi program PSR adalah menolong rakyat, bukan mempersulit rakyat untuk mendapatkan dana PSR. Dengan filosofi seperti itu, petani yang kesulitan memenuhi persyaratan PSR perlu dibantu untuk melengkapi persyaratan tersebut. Bukan lantas menghambatnya atau meninggalkan mereka dari program ini.
Demi mempercepat pelaksanaan PSR tadi, Darmin kemudian mengajak Apkasindo untuk ikut aktif membantu semua petani yang ada, baik petani plasma maupun swadaya. Apkasindo juga diajak untuk ikut serta dalam merumuskan langkah-langkah percepatan PSR bersama stakeholder lain.
Tak urung, apa yang disampaikan oleh Darmin tadi langsung mendapat tanggapan positif dari Ketua DPW Apkasindo Riau, Gulat Medali Emas Manurung.
Dia menyebut bahwa Riau siap dan menyambut baik langkah-langkah yang dibikin oleh Darmin. Apa yang diarahkan oleh menko Perekonomian, menurutnya, sudah sangat tepat karena memang sasaran utama PSR kan petani swadaya.
"Untuk mempercepatnya, Badan Pengelola Dana Peremajaan Kelapa Sawit (BPDPKS) Dinas Perkebunan dan Apkasindo mesti berkolaborasi," katanya.
Sebenarnya, kata Gulat, Riau sudah lebih dahulu menggagas percepatan dan melakukan koloborasi itu. Beberapa waktu lalu, ia mengaku dihubungi Kabid Perkebunan Riau, Vera Virginia, untuk segera duduk bersama dan melakukan Kerjasama antara Disbun Riau dengan DPW Apkasindo Riau untuk Percepatan dan Pendampingan Petani Swadaya dalam menyukseskan Program PSR Nasional di Riau.
"Kita sudah siap, mudah-mudahan sebelum 17 Agustus sudah MoU, biar luas lahan petani di Riau yang di-PSR-kan tahun ini bisa lebih luas lagi dibanding tahun sebelumnya," ujarnya menjelaskan.
Sementara mengenai adanya kabar bahwa petani swadaya nggak mau ikut program PSR, Gulat langsung menepisnya. Masa replanting dengan subsidi 50% dan yang 50% lagi dikucurkan dari KUR dengan suku bunga rendah 7%, petani sawit tidak mau ambil. Mungkin selama ini kurang komunikasi dan sosialisasi saja ke organisasi petani, seperti Samade, Aspek PIR dan Apkasindo sendiri.
Dalam pertemuan dengan Darmin yang juga dihadiri tenaga Ahli Kemenko Perekonomian, Prof JW Saputra itu, Wakil Sekretaris Jenderal Apkasindo, Rino Afrino, membeberkan panjang lebar soal hambatan dan kendala PSR.
Pertama, Apkasindo menyoroti lambatnya realisasi program PSR, sementara program ini adalah Program Strategis Nasional (PSN) yang sangat bermanfaat langsung bagi kesejahteraan petani sawit Indonesia.
"Regulasi yang dikeluarkan oleh Dirjen Perkebunan sangat rumit dan alur birokrasi yang sangat panjang. Belum lagi antara Dinas Perkebunan Provinsi, Kabupaten dan Kota masih kaku mengimplentasikan aturan PSR yang ujung-ujungnya makin membingungkan petani. Kegiatan sosialisasi ke level petani sawit juga sangat minim. Coba saja ditanya ke petani sawit di lapangan, mereka akan terkejut kalau ternyata Presiden Jokowi sudah sangat memperhatikan petani sawit melalui program PSR ini," katanya.
Rino kemudian meminta supaya regulasi rumit dan panjang tadi diubah. Saat mengubah aturan itu, masukan dari wakil pelaku usaha perkebunan (petani dan pengusaha) perlu dipertimbangkan.
"Apkasindo mengusulkan agar dibentuk tim percepatan replanting yang beranggotakan multistakeholder; pemerintah pusat & daerah, BPDPKS, Apkasindo, Gapki, akademisi, produsen benih, BPN dan perbankan," katanya.
Rino juga mengingatkan bahwa roh PSR Nasional ini adalah petani swadaya atau mandiri. "Lantaran itu ke depan, petani swadaya/mandiri mesti diprioritaskan sebagai peserta PSR Nasional. Memang, petani swadaya banyak kendala, seperti lahan tidak satu hamparan, surat hak atas tanah belum final, belum masuk dalam lembaga petani (Kelompok Tani/KUD) dan lahan banyak yang masuk dalam kawasan hutan. Walau begitu, bukan berarti mereka diabaikan, menurut saya tugas pemerintah termasuk tugas Apkasindo lah mengatasi ini. Jangan kita cari yang gampangnya saja," tukas dia.
Persoalan lain, lanjut Rino, aspek sarana dan prasarana (seperti bantuan pupuk, pengerasan jalan menuju kebun petani sawit) dan perbaikan sistem tataniaga Tandan Buah Segar (TBS) yang sampai saat ini program itu belum berjalan. "Sangat disayangkan, anggaran sudah ada namun program tidak bisa di jalankan," katanya.
Rino berharap ketiga aspek yang diistilahkan segitiga PSR (replanting, sapras dan tataniaga) itu, harus berjalan serentak dan seiring. "Nggak lucu kalau produksi sudah naik karena replanting, tapi TBS tidak bisa terangkut karena jalan rusak, lantaran lambat terangkut, sampai di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) harga TBS jatuh karena kualitas TBS menurun lantaran kelamaan tiba di PKS," ujarnya. ( sumber: majalahhortus.com )
